Pilkada Serentak 2018 Kota Bogor

SETIAP partai menginginkan koalisi yang terbangun di daerah mendekati bahkan sama dengan koalisi di tingkat pusat.

Tak jarang koalisi menimbulkan benturan kepentingan karena koalisi di pusat belum tentu sama dengan koalisi di tingkat daerah.

Hampir semua partai di Kota Bogor tengah me­nung­gu kepastian dan instruksi dari pengurus pusat dalam menghadapi Pemilihan Wali Kota (Pilwalkot) Bogor 2018.

Akan tetapi, jika dirunut dari peta koalisi di ting­kat pusat, ada dua kubu besar yang dipastikan bersaing pada Pilpres 2019 mendatang yakni koalisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan koalisi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra). Begitu juga yang terjadi di Kota Bogor, ke­dua kubu juga menunjukkan kompetisi yang mencolok.

Kedua kubu tersebut bahkan telah mendeklarasikan diri pada hari yang sama, Rabu 20 Desember 2017, di tempat berbeda. PDIP Kota Bogor memastikan koalisinya dengan Partai Golkar. Sementara Partai Ge­rin­dra akhirnya menyatakan berkoalisi dengan dua partai lain yakni Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Demokrat.

Koalisi yang terbangun sejauh ini tidak jauh berbeda dari koalisi di tingkat pusat. Tak lama lagi, partai lain juga dipastikan merapat ke sa­lah satu kubu mengingat jadwal pendaftaran calon peserta Pilwalkot Bogor 2018 semakin mendesak.

Untuk figur yang diusung sebagai calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bogor kemungkinan besar berasal dari partai dengan jumlah kursi le­gislatif terbanyak dalam koalisi ter­sebut. Namun, tak dimungkiri bila daya tarik kedua kubu itu juga tersaingi figur petahana Bima Arya yang merupakan kader Partai Ama­nat Nasional (PAN).

Elektabilitas Bima yang relatif tinggi membuat PAN yang tak me­miliki jumlah kursi dominan di le­gislatif bisa melakukan penjaringan figur dari sejumlah partai besar untuk posisi calon wakil wali kota.

Akan tetapi, sampai saat ini Bima belum menentukan pendampingnya dari empat figur yang ikut penjaringan yakni Zaenul Mutaqin (Ketua PPP Kota Bogor), Sopian Ali Agam (Ke­tua Partai Gerindra Kota Bogor), Da­dang Danubrata (Ketua PDIP Kota Bogor), dan Susetioyono (Sekretaris Partai Demokrat Kabupaten Bo­gor).

Daya tawar

Selain keempat figur itu, Wakil Wali Kota Bogor Usmar Hariman juga sempat menawarkan kembali berduet dengan Bima. Namun, Ke­tua DPC Partai Demokrat Kota Bogor itu menyatakan tidak akan ber­paku pada keputusan Bima hingga akhirnya memilih bergabung de­ngan koalisi Gerindra dan PKS.

Menurut pengamat politik Yus Fit­riadi, sikap Partai Demokrat pada pilwalkot kali ini tidak sebebas pilwalkot sebelumnya. Pasalnya, ko­leksi kursi DPRD tidak memberikan daya tawar seperti pada masa ke­kua­saan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, pendiri partai tersebut.

Terlebih, sikap politik partai di tingkat pusat juga kerap tak memihak kubu mana pun. ”Dia (Partai Demokrat) selalu mencari aman karena kondisi partai di tingkat elite memang sedang mencari aman. Ti­dak bersuara, tidak ada akrobat po­litik yang atraktif sehingga bisa di­mungkinkan Demokrat akan ber­gabung pada kubu yang dimung­kin­kan menang, PDIP-Golkar,” kata­nya, Kamis 21 Desember 2017.

Sementara itu, ia memperkirakan PAN akhirnya akan bergabung dengan kubu PKS dan Gerindra. Termasuk figur yang diusung sebagai wakil wali kota mendampingi Bima Arya kemungkinan besar berasal dari salah satu di antara partai tersebut.

Yus mengatakan, elektabilitas Bima Arya masih tertinggi di Kota Bogor saat ini berdasarkan hasil survei berbagai lembaga. Kekuatannya ditambah dengan kedudukan sebagai petahana membuat posisi Bima saat ini tidak akan terpe­ngaruhi peran partai pengusung.

Akan tetapi, kondisi Bima saat pertama mencalonkan diri dalam Pilwalkot Bogor 2013 dipastikan berbeda dengan saat pencalonannya kali ini.

Menurut Yus, kinerja Bima dalam memimpin pemerintahan sudah bisa terukur oleh masyarakat sehingga terbentuk opini baik dan buruk. Opini buruk itu yang akan di­mun­culkan lawan-lawannya dalam mencari simpati masya­rakat.

”Kelemahan Bima itu dua hal. Pertama, tidak membangun dinamika di politik lokal. Renggang dengan DPRD, renggang dengan partai politik di tingkat lokal, dan kurang bagus dalam konsolidasi di pemerintah kota. Dia langsung direct ke pimpinan pusat,” kata Yus.

Kelemahan lainnya, menurut dia, Bima lebih fokus ke peningkatan investasi tanpa diikuti peningkatan kemudahan perizinan.

Kelemahan tersebut, menurut dia, bisa dimanfaatkan lawan-lawannya untuk memunculkan kampanye antipetahana.

”Ada suatu akumulasi politik, persepsi pemilih yang melihat kinerja hingga memunculkan isu ’asal bukan petahana’. Itu akan merusak citra petahana,” kata Yus membandingkan peta kekuatan politik di Bogor dengan daerah lain sebelumnya.

Aspek kejiwaan calon jadi faktor utama

Persaingan dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) sangat ketat hingga dapat menguras tenaga, pikiran, bahkan mengganggu kejiwaan atau psikologis para calon peserta.

Kesehatan mereka jadi aspek yang tak kalah penting dan harus diperhatikan partai pengusung selain strategi politik untuk memenangkannya.

Komisi Pemilihan Umum Daerah Kota Bogor menyiapkan tim dokter dari Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Himpunan Psikologi Indonesia (Himpsi) Jawa Barat, dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) untuk memeriksa kesehatan para calon peserta Pemilihan Wali Kota Bogor 2018.

Pemeriksaan meliputi kesehatan jasmani, keberadaan zat narkotika, dan yang terpenting kondisi kejiwaan para calon peserta.

Ketua IDI Kota Bogor Zainal Arifin menyatakan kesiapannya membantu KPU dalam pemeriksaan tersebut.

Selain pemeriksaan fisik, ia mengatakan yang terpenting dalam pemeriksaan kesehatan adalah aspek kejiwaan para calon peserta.

”Yang terpenting kejiwaannya. Mungkin fisik kelihatannya sehat, tetapi psikologisnya tidak,” katanya, belum lama ini.

Kerja sama keempat instansi tersebut dikuatkan dengan penandatanganan nota kesepahaman. Zainal menjelaskan, pemeriksaan kesehatan jasmani terdiri atas delapan jenis, di luar maupun organ dalam seperti jantung, saraf, dan lainnya.

Pemeriksaan dilakukan oleh dua hingga tiga dokter untuk setiap jenisnya. Sementara, pemeriksaan kejiwaan dilakukan psikolog.

Sementara itu, Ketua KPU Kota Bogor Undang Suryatna meyakini petugas yang melakukan pemeriksaan kesehatan kali ini memiliki independensi sesuai dengan sumpah profesi mereka sebagai dokter.

”IDI yang akan menentukan siapa yang akan memeriksa. Tentu dengan mempertimbangkan netralitas dan independensinya,” katanya di lokasi penandatanganan.

KPUD belum menentukan teknis pemeriksaan para calon. Namun, bisa dilakukan secara efektif pada 8-15 Januari 2018 nanti.

”Bisa terlebih dulu membuka pendaftaran calon peserta pada tanggal 8-10 Januari, kemudian menggelar pemeriksaan kesehatan pada tanggal 12-15 Januari. Para calon akan dikumpulkan dahulu pada tanggal 11 Januari,” katanya.

Undang mengharapkan, seluruh calon peserta mendaftarkan diri pada hari pertama pendaftaran. Tujuannya untuk mengefisienkan waktu sehingga ada waktu bagi calon peserta melengkapi persyaratan yang belum lengkap.

Facebook Comments

Tinggalkan Balasan